Not known Details About agus joko
Not known Details About agus joko
Blog Article
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
“Consequently, by auditing the finances, effectiveness, and another reasons to investigate particular facets, we're accessing which Handle technique and possibility evaluation from the continuing technique ended up staying stalled,” BPK’s deputy chairman, Agus Joko Pramono, mentioned through an anti-corruption workshop on “Corruption Detection and Avoidance” televised below on Tuesday.
This "Cited by" rely involves citations to the next articles or blog posts in Scholar. Those marked * could possibly be unique with the short article during the profile.
Meski nama-nama yang lolos seleksi pernah aktif di lembaga pemerintahan, sejumlah pihak khawatir nama hasil seleksi tidak membawa lembaga antirasuah maupun upaya pemberantasan korupsi membaik dan membawa kepentingan.
Terlepas dari hal tersebut, aktifnya Pramono berkomunikasi dengan mantan gubernur Jakarta juga dia jadikan sebagai bekal menghadapi debat perdana esok hari.
Kontributor utama artikel ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan subjek. Artikel ini mungkin perlu dirapikan agar mematuhi kebijakan konten Wikipedia, terutama dalam hal sudut pandang netral.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Sustainability management accounting in obtaining sustainable advancement plans: The role of effectiveness auditing more info from the producing sector
The subsequent content are merged in Scholar. Their mixed citations are counted just for the very first short article.
Ia berperan dalam meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik serta penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.
Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Zaenur khawatir jika personel Capim dan Cadewas KPK yang didominasi unsur penegak hukum akan menimbulkan kesan lembaga antirasuah mudah disetir dan dikendalikan.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
“The PDI-P authorized Agus's nomination as he experienced vowed to help keep the TNI neutral,“ Tubagus stated, noting that buying a sole nominee was Jokowi’s prerogative and that his nomination of Agus was consistent with the prevailing guidelines.